PATI, Cybernusantara.co – Forum Komunikasi Rakyat Pati menggelar audiensi dengan pimpinan DPR-RI, Senin (24/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan masyarakat Pati untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun lembaga legislatif.
Salah satu persoalan yang disoroti dalam audiensi tersebut adalah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial. Fenomena tersebut dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman dan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya ketika informasi yang beredar dikemas secara provokatif.
Ketua Ormas Squad Nusantara Pati, Donny Eko, turut menyampaikan perhatian serius terhadap munculnya konten-konten yang diduga mengandung informasi bohong atau hoaks. Menurutnya, perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.
Donny menilai, keberadaan konten kreator seharusnya dapat memberikan informasi yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Namun, apabila informasi yang disampaikan tidak berdasarkan fakta dan justru memancing emosi publik, dampaknya dapat menimbulkan keresahan serta memperkeruh situasi di Kabupaten Pati.
“Media sosial dan konten kreator agarr beritanya berimbang untuk koreksi. Karen konten kreator itu tidak ada hal jawab. Kita ingin agar negara kita lebih kondusif maka kode etik jurnalistik harus ditegakkan,” kata Donny.
Ia juga mendorong adanya langkah bersama untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu dibiasakan untuk melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kembali.
“Saya ingin Kominfo setiap daerah diberikan alat literisasi terhadap warga dadakan yang membawa HP bisa merekam kemudian ditayangkan ke Facebook, tiktok, Instagram, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan informasinya,” tambahnya.
Forum Komunikasi Rakyat Pati berharap aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat menjadi perhatian pimpinan DPR-RI. Persoalan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dinilai perlu ditangani secara bijak dengan tetap mengedepankan kebebasan berekspresi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Termasuk kami mendesak kepada Dewan Pers untuk audiensi dengan DPR-RI agar Indonesia siap menghadapi teknologi,” tandasnya.
Melalui audiensi tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas Kabupaten Pati. Masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun para pelaku media dan konten kreator diharapkan bersama-sama membangun ruang informasi yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab. (RED – Cybernusantara.co)