PATI, Cybernusantara.co – Langkah Komisi C DPRD Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Panglima Sudirman mendapat dukungan dari Ketua LBH Djoeang, Fatkurrahman.
Fatkurrahman menilai sidak tersebut penting dilakukan menyusul munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan proyek trotoar yang disebut tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Selain persoalan fisik pekerjaan, ia juga menyoroti koordinasi antara pelaksana proyek dengan Pemerintah Kabupaten Pati.
“Saya setuju dan sepakat terhadap langkah Komisi C dalam melakukan sidak dan monitoring terhadap pekerjaan trotoar di Jalan P Sudirman yang tidak sesuai spesifikasi awal,” ujar Fatkurrahman.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena pihak DPUTR Pati disebut tidak dilibatkan secara teknis dalam pekerjaan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. Kondisi itu, kata dia, perlu mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Fatkurrahman juga menyoroti dampak pekerjaan terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya kemacetan yang terjadi pada jam sekolah. Selain itu, ia mempertanyakan bentuk pekerjaan yang dinilainya tidak sesuai dengan desain awal serta kualitas bangunan yang turut dikeluhkan sejumlah pihak.
“Saya mendorong kepada Kejaksaan untuk menelusuri proyek ini. Ada dugaan kuat manipulasi nilai proyek dan fee yang ditarget oleh pejabat Pemda Pati yang berwenang,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan tersebut menurut Fatkurrahman perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut terbuka terhadap proses pengawasan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat dipastikan sesuai ketentuan.
Fatkurrahman juga meminta Pemkab Pati, dalam hal ini Plt Bupati, lebih aktif berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait pembangunan trotoar Jalan Panglima Sudirman. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar pekerjaan dapat menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan rencana awal.
“Seharusnya Pemda Pati, dalam hal ini Plt Bupati, harus sering berkoordinasi dengan Kementerian PU pusat agar pembangunan trotoar di Jalan P Sudirman dapat secara maksimal hasilnya sesuai dengan rencana awal pembangunannya, akan seperti Malioboro,” katanya.
Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan program yang sebelumnya telah disetujui Kementerian PU berdasarkan usulan saat Sudewo masih menjabat sebagai Bupati Pati. Karena itu, Fatkurrahman meminta pemerintah daerah memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai perencanaan dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Ini harus dibuktikan, jangan malah menimbulkan masalah. Plt Bupati tinggal melanjutkan proyek yang sudah disetujui oleh Kementerian PU atas usulan dari Bupati nonaktif Sudewo pada saat masih menjabat,” pungkasnya. (RED – Cybernusantara.co)