PATI, Cybernusantara.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menerima laporan masyarakat terkait dugaan praktik percaloan atau makelar dalam program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2025/2026 di Kabupaten Pati. Dalam laporan tersebut, seorang berinisial MDSR diduga menjadi perantara yang meminta potongan anggaran hingga 30 persen dari dana revitalisasi yang diterima sekolah.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan pemotongan anggaran tersebut. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, praktik itu diduga menyasar sejumlah sekolah penerima program revitalisasi.
Menurut Botok, terdapat sekolah yang disebut menolak tawaran karena besaran potongan yang diminta dinilai terlalu besar.
“Ada yang bermain sebagai calo atau makelar, inisial MDSR. Kita juga telah ke Diskominfo, minta salinan sekolah penerima revitalisasi 2025/2026 termasuk LPJ dan data kontaktor. Kemarin kita dapat informasi, penerima anggaran revitalisasi mendapat potongan puluhan persen. Hampir semua, ada sekolah yang menolak karena potongan terlalu besar. Setelah kita dapat dokumen, kalau ada unsur melawan hukum kita laporkan,” ungkap Botok, Rabu 4 November 2026.
Ia menjelaskan, AMPB saat ini tengah berupaya mengumpulkan dokumen pendukung untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Salah satunya dengan meminta salinan daftar sekolah penerima program revitalisasi, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta data kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk menelusuri alur pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemotongan anggaran.
AMPB menilai, apabila dugaan pemotongan dana hingga 30 persen tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum, maka persoalan itu berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.
Botok menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum memperoleh dokumen dan bukti yang cukup. Namun, AMPB memastikan akan membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kita ingin semuanya terang. Jangan sampai program revitalisasi yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya. (RED – Cybernusantara.co)