PATI, Cybernusantara.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana mendatangi Gedung DPR-RI di Senayan, Jakarta, untuk mempertanyakan tindak lanjut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah tersebut dilakukan setelah dua kali surat permohonan audiensi yang dilayangkan AMPB kepada DPR-RI belum mendapatkan balasan.
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, mengungkapkan pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan agar dapat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Melalui forum tersebut, AMPB ingin menyampaikan masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
Menurut Teguh, surat pertama dikirim pada 9 September 2026. Namun, lantaran belum mendapatkan tanggapan, pihaknya kembali melayangkan surat kedua pada 1 Oktober 2026. Sayangnya, hingga Selasa (17/11/2026), belum ada jawaban maupun pemberitahuan dari DPR-RI.
“Surat kami yang sudah dikirim dua kali agar kami bisa ikut dalam RDPU untuk memberikan masukan undang-undang perampasan aset. Surat kami kirim dua kali yaitu tanggal 9 September dan 1 Oktober, sampai sekarang tidak ada balasan,” ungkap Teguh, Selasa (17/11/2026).
Ia mempertanyakan alasan lembaga legislatif tingkat pusat tersebut belum memberikan respons terhadap permohonan masyarakat. Padahal, menurutnya, DPR-RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang semestinya membuka ruang komunikasi dan aspirasi dari masyarakat.
“Apakah kami dalam mengirim surat tidak diakui sebagai rakyat Indonesia atau bagaimana. Itu kan lembaga DPR-RI tingkat pusat, harusnya memberi contoh yang baik. Kalau ada surat dari warga ditindaklanjuti atau diundang untuk memberikan jawaban. Ini namanya menyepelekan rakyat,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, AMPB berencana datang langsung ke Jakarta untuk meminta penjelasan kepada DPR-RI. Mereka ingin mengetahui sejauh mana kesiapan parlemen dalam merampungkan pembahasan hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Teguh menegaskan, kedatangan AMPB ke Senayan bukan sekadar untuk mempertanyakan surat audiensi yang belum mendapatkan jawaban. Pihaknya juga ingin mengawal proses legislasi agar RUU Perampasan Aset mendapat kejelasan mengenai tahapan dan target pengesahannya.
“Kami akan ke Jakarta mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset sampai di mana kesiapannya untuk disahkan,” tandasnya. (RED – Cybernusantara.co)