PATI, Cybernusantara.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan oleh Presiden setelah disepakati oleh DPR RI. AMPB berharap regulasi tersebut segera diberlakukan sebagai instrumen hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menindak para koruptor.
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengaku cukup kecewa lantaran pihaknya tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan maupun membaca draf RUU Perampasan Aset sebelum disepakati oleh DPR RI.
“Kami cukup kecewa karena kami tidak bisa memberi masukan ataupun membaca draft dari RUU Perampasan Aset sebelum disahkan,” ungkap Botok, Jumat 20 November 2026.
Meski demikian, Botok mengaku telah membaca draf RUU tersebut setelah mengunduh dokumen PDF bersama sejumlah rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Kamis sore.
Dari hasil pembacaan tersebut, ia menilai sebagian besar substansi dalam RUU Perampasan Aset telah mengakomodasi aspirasi yang selama ini disuarakan AMPB.
“Baru kemarin sore kita download PDF draft bersama teman-teman LBH. Disampaikan, hasilnya 80 persen itu aspirasi teman-teman AMPB. Isinya baik semua,” jelasnya.
Botok menegaskan, saat ini yang paling penting adalah mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan Presiden dan dilaksanakan. Menurutnya, regulasi tersebut sudah lama dinantikan masyarakat sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ia bahkan mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melaporkan pejabat yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi setelah aturan tersebut resmi diberlakukan.
“Kita tunggu RUU disahkan presiden dan dilaksanakan. Mari teman-teman kita laporkan pejabat-pejabat yang diduga kuat melakukan tidak pidana korupsi. Yang penting disahkan dulu, sambil berjalanya waktu nanti kita lihat mana kekurangannya. Kalau ada yang kurang nanti kita gugat ke MK. Karena pengesahan ini sudah lama dinantikan masyarakat, sudah 18 tahun,” tandas Botok.
AMPB berharap pengesahan RUU Perampasan Aset tidak kembali tertunda. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut menjadi harapan masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam upaya memulihkan aset negara yang berasal dari tindak pidana. (RED – Cybernusantara.co)