JAKARTA, Cybernusantara.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengambilan keputusan tingkat II ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Di hadapan para anggota dewan yang hadir, Puan menanyakan persetujuan forum sebelum mengetok palu pengesahan.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan dalam sidang paripurna tersebut.
Pertanyaan itu langsung dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetok palu tanda pengesahan yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan usai mengetok palu.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, DPR bersama pemerintah telah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporannya di hadapan rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah merampungkan pembahasan terhadap total 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rincian pembahasan DIM tersebut meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Dengan disahkannya regulasi ini, aturan mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana kini memiliki payung hukum yang resmi. (RED – Cybernusantara.co)