PATI, Cybernusantara.co – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mempertanyakan dasar hukum penangkapan Burhanudin alias Udin yang kini tengah menjalani proses hukum di Polresta Pati. Persoalan tersebut disampaikan AMPB saat mendatangi Polresta Pati pada Jumat (6/11/2026) untuk mengawal perkembangan kasus yang menjerat Udin.
Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, mengatakan pihaknya ingin mendapatkan kejelasan mengenai status hukum serta proses penyidikan yang dijalani Udin. Menurutnya, ada sejumlah hal yang dinilai janggal, terutama terkait kelengkapan berkas perkara dan dasar penetapan dugaan tindak pidana terhadap Udin.
Teguh menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika Udin mengikuti aksi demonstrasi di Bank Mandiri pada September 2026 lalu. Saat itu, Udin diketahui membawa senjata tajam jenis keris. Namun, menurut Teguh, selama mengikuti aksi tersebut Udin tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa pun.
“Kita menindaklanjuti proses yang dialami oleh Mas Udin. Kemarin kita jenguk beliau dan kita tahu proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita tanyakan ke Reskrim, kenapa berkasnya tidak tersusun rapi. Kita pertanyakan statusnya seperti apa, karena menurut kami ini digantung,” ungkap Teguh.
Ia menilai, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Udin belum dijelaskan secara terang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi pemberkasan perkara.
“Sebenarnya bukan kesalahan, tetapi diindikasi perbuatan yang mengandung unsur pidana. Sedangkan perbuatannya itu samar, belum tersusun mengarah ke pidana. Penyidik masih mencari bukti-bukti pemberkasan, orang ditangkap dulu baru disusun masalah pidananya, ini tidak benar,” tegasnya.
Teguh juga mempertanyakan lamanya proses penanganan perkara tersebut. Ia menyebut, hingga saat ini Udin telah menjalani proses hukum selama kurang lebih 60 hari, tetapi menurutnya pemberkasan perkara belum juga menunjukkan kejelasan.
“Makanya kami kawal, kalau tidak bersalah segera dilepaskan. Masak 60 hari belum pemberkasan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Teguh meminta jajaran Polresta Pati agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memproses hukum masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum tidak semestinya selalu berujung pada proses pidana apabila masih terdapat ruang penyelesaian melalui pendekatan lain.
“Saya minta jajaran Polresta Pati jangan mudah memproses hukum warga. Ada restorative justice, karena pidana itu langkah terakhir,” pungkasnya.
Kedatangan AMPB tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi itu untuk mengawal proses hukum yang menjerat Udin. Mereka berharap Polresta Pati memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum penangkapan, status perkara, serta perkembangan penyidikan yang sedang berjalan. (RED – Cybernusantara.co)