PATI, Cybernusantara.co – Keberadaan Atik Kusdarwati sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pati mulai menuai sorotan masyarakat. Istri Bupati Pati nonaktif Sudewo tersebut dipertanyakan kiprah dan kontribusinya dalam memimpin organisasi kemanusiaan itu.
Sorotan muncul menyusul dugaan bahwa Atik jarang terlihat berkantor maupun menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan PMI Pati, terutama dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah masyarakat menilai, posisi Ketua PMI bukan sekadar jabatan struktural atau formalitas organisasi. Ketua PMI dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda organisasi berjalan, mengoordinasikan kegiatan, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
Terlebih, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki peran penting dalam pelayanan donor darah, penanganan kebencanaan, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kepemimpinan yang aktif dan koordinasi yang baik dinilai menjadi kebutuhan mendasar.
Masyarakat juga mengkhawatirkan apabila kepemimpinan PMI masih dipegang Atik tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang berjalan baik dengan Pemkab Pati, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antarlembaga. Padahal, sinergi antara PMI dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya ketika terjadi kondisi darurat maupun bencana.
Situasi tersebut bahkan memunculkan kritik keras dari masyarakat yang mempertanyakan apakah jabatan Ketua PMI benar-benar dijalankan sesuai tanggung jawabnya atau hanya sebatas posisi formal. Istilah ‘makan gaji buta’ pun mencuat sebagai bentuk kekecewaan atas dugaan minimnya aktivitas kepemimpinan tersebut.
Di sisi lain, kondisi ini perlu mendapatkan penjelasan langsung dari pihak PMI Pati, termasuk mengenai keaktifan Ketua PMI, mekanisme koordinasi dengan Pemkab Pati, serta program-program yang telah dan sedang dijalankan.
Masyarakat berharap PMI Pati tetap menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional, aktif, dan tidak terseret persoalan di luar tugas utamanya. Apabila kepemimpinan saat ini dinilai tidak berjalan optimal, evaluasi organisasi dianggap perlu dilakukan demi menjaga pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Kabupaten Pati. (RED – Cybernusantara.co)