SEMARANG, Cybernusantara.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 37.054 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Nilai usulan itu mencapai Rp37,8 triliun.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyebutkan, gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/ kota, terutama sektor infrastruktur.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya, dalam forum Musrenbang, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/ kota, hingga sektor pendidikan. Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa, dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/ kota sebesar Rp12,5 triliun.
Sumarno mengatakan, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.
Banyaknya usulan tersebut, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal, dengan agenda pembangunan jangka menengah.
Sekda menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Sumarno.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan, forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.
Gus Yasin, sapaannya menekankan, seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Walakin, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. (HMS – Cybernusantara.co)