AMPB Sayangkan Penahanan Udin, Botok Sebut Keris Benda Pusaka yang Dikecualikan dalam KUHP Baru

by Arif Febriyanto

PATI, Cybernusantara.co – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menyayangkan penahanan terhadap Burhanudin alias Udin yang sebelumnya diamankan polisi lantaran membawa senjata tajam jenis keris saat mengikuti aksi demonstrasi di depan Kantor Bank Mandiri Pati pada September 2026 lalu.

Botok menilai, keris yang dibawa Udin tidak bisa serta-merta disamakan dengan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Menurutnya, keris merupakan benda pusaka yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan tradisi bagi masyarakat Indonesia.

Ia juga menyoroti ketentuan Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Dalam ketentuan tersebut, terdapat pengecualian terhadap kepemilikan maupun penggunaan senjata tertentu, termasuk barang pusaka atau benda kuno.

Dalam ringkasan ketentuan Pasal 307 KUHP baru, ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi setiap orang yang tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, atau mempergunakan senjata pemukul, penikam, atau penusuk di wilayah Indonesia.

Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan tersebut dikecualikan untuk senjata yang digunakan dalam keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang sah, serta barang pusaka atau kuno.

Atas dasar itu, Botok berpandangan bahwa keris yang dibawa Udin perlu dilihat dari sisi fungsi, konteks, dan tujuan penggunaannya. Ia menyayangkan apabila benda pusaka yang dibawa dalam aksi demonstrasi justru menjadi dasar penahanan tanpa mempertimbangkan nilai budaya yang melekat pada keris tersebut.

Menurutnya, keris merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Membawa keris sebagai simbol budaya dan tradisi, kata dia, tidak otomatis menunjukkan adanya niat jahat ataupun keinginan untuk melakukan kekerasan.

AMPB pun berharap aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan seluruh aspek dalam menangani perkara Udin, termasuk konteks peristiwa dan ketentuan hukum mengenai pengecualian barang pusaka.

Botok menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang proses hukum terhadap Udin, melainkan juga menyangkut bagaimana negara menghargai dan melindungi warisan budaya bangsa. (RED – Cybernusantara.co)

Related Posts