PATI, Cybernusantara.co – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menegaskan bahwa pihaknya bergerak untuk melawan mafia hukum. Ia menyayangkan sejumlah kasus yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH), tetapi hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum.
Botok menilai, penanganan sejumlah perkara tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, terdapat kasus-kasus yang dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan hukum yang jelas, sementara perkara yang menjerat dirinya justru diproses.
Ia membandingkan penanganan sejumlah laporan yang menjadi sorotannya dengan proses hukum atas tindakan penyiraman air mineral kepada hakim Retno Lastiani saat audiensi di Pengadilan Negeri (PN) Pati beberapa waktu lalu.
Botok mengaku menyayangkan apabila persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius justru belum menunjukkan kejelasan, sedangkan tindakannya saat audiensi langsung berujung pada proses hukum.
“Ketika rumah Pak Teguh dibakar, sampai saat ini APH hanya diam, tidak ada kelanjutan proses hukum. Kemudian penyiraman air keras kepada masyarakat Andre Yunus (aktivis) ini juga tidak diproses hukum,” kata Botok, Selasa 27 Oktober 2026.
Selain itu, ia turut menyinggung peristiwa penembakan gas air mata saat demonstrasi pada 13 Agustus 2026. Menurut Botok, sejumlah masyarakat yang sedang berada di masjid saat itu turut terdampak gas air mata.
Ia mempertanyakan perbedaan penanganan berbagai peristiwa tersebut dengan perkara penyiraman air mineral yang dilakukannya di PN Pati. Botok menegaskan, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk protes dan dorongan agar lembaga peradilan terbebas dari praktik mafia hukum.
“Yang disayangkan, saat saya audiensi di PN Pati bersama sejumlah pejabat, aksi penyiraman air justru diproses hukum. Padahal ini hanya air, dan maksud saya penyiraman itu agar PN Pati ini bersih dari mafia hukum,” tegasnya.
Botok menambahkan, AMPB akan terus menyuarakan persoalan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia berharap aparat penegak hukum memberikan kejelasan terhadap setiap laporan yang masuk serta menangani perkara secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ia pun menegaskan bahwa perjuangan AMPB melawan dugaan praktik mafia hukum akan terus dilakukan melalui upaya pengawalan dan penyampaian aspirasi masyarakat. (RED – Cybernusantara.co)