PATI, Cybernusantara.co – Puluhan orang tua mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Pati pada Senin, 6 Juli 2026. Kedatangan mereka untuk menuntut kejelasan pencairan Beasiswa Garuda yang terhenti selama tiga sejak April hingga Juni 2026.
Para orang tua mahasiswa diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Ruang Kembangjoyo, Setda Pati.
Mereka datang didampingi kuasa hukum, Deddy Gunawan, guna meminta kepastian mengenai kelanjutan program beasiswa sarjana yang diinisiasi Bupati Pati nonaktif Sudewo pada 2025 itu.
Perwakilan orang tua mahasiswa, Gito Anggoro, mengatakan kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan atas terhentinya pencairan Beasiswa Garuda sejak April 2026.
Menurutnya, keterlambatan tersebut telah berdampak langsung terhadap mahasiswa penerima manfaat.
Ia menuturkan, terdapat mahasiswa yang nyaris menghentikan kuliah karena kesulitan biaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi keluarganya, termasuk orang tua yang sedang sakit, meski mahasiswa bersangkutan memiliki prestasi akademik yang baik.
“Kami menanyakan bagaimana kok bisa kayak gini,” kata Gito.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan hak para penerima Beasiswa Garuda akan segera dipenuhi.
Sebanyak 183 mahasiswa penerima beasiswa dijadwalkan menerima pencairan dana yang sempat tertunda pada pekan kedua Juli 2026 dengan total Rp582 juta.
“Rencana minggu depan sudah kita laksanakan untuk pengiriman tiga bulan yang kemarin tertunda. Dan untuk tiga bulan ke depan itu nanti bulan depan akan kita kirimkan hak-haknya kepada anak-anak penerima beasiswa,” ujar Chandra.
Chandra menjelaskan keterlambatan pencairan beasiswa terjadi karena dana CSR dari sejumlah perusahaan dan instansi pendukung baru diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, dana program tersebut dihimpun dari CSR Bank Jateng, Perumda Tirta Bening, Baznas, hingga Bank Daerah Pati.
“Karena memang dari Bank Jateng juga baru turun uangnya minggu kemarin,” katanya.
Ia juga memastikan program Beasiswa Garuda bagi mahasiswa kurang mampu akan tetap berlanjut hingga tiga tahun ke depan.
“Sampai tiga tahun ke depan kami jamin hak-hak mereka akan mereka dapatkan dengan semestinya,” pungkasnya. (RED – Cybernusantara.co)